Pembukaan

Indonesia telah meratifikasi Konvensi hak-hak anak melalui keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Pemerintah Indonesia juga telah mengesyahkan UU perlindungan anak No. 23 tahun 2002.
Perlindungan anak adalah semua upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan Negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang meliputi hak hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dan berpartisipasi.

Yayasan Bina Vitalis sebagai lembaga non Pemerintah yang berdiri sejak tahun 1995.
Bina Vitalis mempunyai visi menjadi lembaga yang kreatif, inovatif dan professional dalam mendorong, mendampingi atau membangun kemandirian masyarakat (khususnya yang miskin) berazaskan prinsip-prinsip keterbukaan, kesetiakawanan dan keadilan sosial.

Misi Bina Vitalis adalah membantu masyarakat dalam pengembangan sumberdayanya, kelembagaan dan perekonomian rakyat.
Sejak awalnya berdirinya, Bina Vitalis telah mempunyai komitmen dalam melaksanakan program-program yang berkaitan dengan hak-hak anak, yaitu pendidikan, pengembangan kreatifitas dan penyadaran tentang hak-hak anak.
Sebagai lembaga yang banyak bersentuhan dan memperjuangkan kepentingan terbaik anak-anak, maka penting bagi Yayasan Bina Vitalis untuk memiliki Kebijakan Perlindungan Anak, dengan maksud agar setiap orang dan badan yang berkaitan dengan Lembaga mempunyai acuan/pedoman yang jelas dalam bertingkah laku dan bersikap terhadap anak.
Kebijakan Perlindungan Anak ini mengikat baik secara internal maupun eksternal Lembaga. Di pihak internal. Kebijakan Perlindungan Anak ini mengikat seluruh organ Lembaga, mulai dari Pembina, Pengawas, Badan Pengurus dan seluruh staf pelaksana.

Pihak eksternal lembaga meliputi individu maupun badan/organisasi di luar Lembaga yang bekerjasama dengan Yayasan Bina Vitalis, seperti: relawan, kelompok-kelompok swadaya, stakeholder lain, setidaknya guru, sekolah, lembaga donor, fasilitator, konsultan, evaluator, auditor, peneliti, wartawan.

Prinsip Dasar Perlindungan Anak

Untuk mengupayakan penjaminan atas perlindungan anak, maka YAYASAN BINA VITALIS mengacu pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak yaitu :
• Non Diskriminasi.
• Kepentingan yang terbaik bagi anak.
• Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
• Penghargaan terhadap pendapat anak.

Definisi

  • Anak yaitu semua manusia dibawah 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan, yang dimaksud dengan Anak sebagaimana tercantum dalam UUPA No 23 tahun 2002.
  • Kebijakan Perlindungan Anak adalah suatu pedoman/acuan bagi seluruh organ dan staf Yayasan Bina Vitalis dalam berperilaku dan bersikap terhadap anak-anak.
  • Abuse adalah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh individu, kelompok atau badan yang seharusnya melindungi yang berakibat terganggunya atau hilangnya hak-hak anak.
  • Eksploitasi adalah tindakan yang merugikan anak yang dilakukan oleh individu, kelompok dan atau badan untuk kepentingan diri sendiri.
  • Kekerasan terhadap anak adalah tindakan baik secara fisik,psikologis maupun seksual yang mengakibatkan terganggu atau hilangnya hak-hak anak.

Pedoman Perilaku Perlindungan Anak Yayasan Bina Vitalis

Setiap orang dalam Yayasan Bina Vitalis wajib :

  • Mengetahui dan menyetujui Kebijakan Perlindungan Anak Yayasan Bina Vitalis.
  • Menghormati dan memperlakukan anak tanpa diskriminasi.
  • Menyadari bahwa anak-anak adalah rentan terhadap berbagai kemungkinan kekerasan, eksploitasi dan abuse.
  • Menyadari dan memperhitungkan situasi yang dapat menimbulkan resiko bagi kepentingan terbaik anak (misalnya hanya berdua dengan anak dalam bimbingan/pendampingan atau wawancara dsb), oleh karena itu berupaya sebisa mungkin untuk bersama dengan orang lain bila sedang bekerja dengan anak.
  • Aktif menciptakan dan mengembangkan budaya keterbukaan agar kekhawatiran akan kekerasan terhadap anak dapat didiskusikan.
  • Memberdayakan anak tentang hak-hak mereka dan yang harus dilakukan bila terjadi masalah.
  • Melaporkan kekhawatiran atau masalah kekerasan terhadap anak kepada orang atau penanggung jawab Program Perlindungan Anak Yayasan Bina Vitalis. 
  • Meminta kesediaan anak dan persetujuan orang tua/wali apabila mengadakan kegiatan yang melibatkan anak. 


Semua orang dalam Yayasan Bina Vitalis dilarang

  • Bersikap dan berperilaku dengan cara-cara kekerasan baik fisik, seksual maupun emosional/psikologis seperti mempermalukan, menghina, meremehkan, merendahkan anak dalam bentuk kekerasan emosional.
  • Membeda-bedakan perlakuan/sikap terhadap anak. 
  • Melakukan eksploitasi terhadap anak. 
  • Memperkerjakan anak sebagai pekerja rumah tangga.
  • Menggunakan hukuman fisik atau hukuman lain dalam bentuk kekerasan.
  • Mengundang anak ke tempat tinggal pribadi tanpa ada pengawasan orang dewasa lain .
  • Melakukan hubungan pribadi dengan anak yang meliputi :
  1. Hutang piutang uang atau barang.
  2. Hubungan seksual.
  3. Asmara (pacaran).
  4. Mengeksploitasi.
  5. Memberikan barang pribadi.
  6. Memberikan janji.


Tentang kegiatan yang melibatkan anak

  • Harus ada kesediaan anak mengikuti kegiatan dan persetujuan dari orangtua/wali.
  • Harus ada pengawasan/pendampingan orang dewasa dalam pelaksanaan kegiatan.
  • Jumlah dan proporsi pendamping dan anak yang didampingi harus seimbang dan tergantung dari jenis kegiatan.
  • Pengawasan/pendampingan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek gender.
  • Untuk kegiatan di luar jangkauan pengasuhan orang tua, maka Bina Vitalis harus menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan anak.


Tentang pengambilan gambar dan video

  • Sebelum pengambilan foto maupun video harus mendapat ijin/persetujuan dari orangtua/wali dan kesediaan dari anak.
  • Tidak diperkenankan membuat janji kepada anak untuk memberikan gambar itu kepadanya.
  • Pengambilan gambar anak harus menunjukkan aspek positif, menghargai martabat dan harga diri anak, tidak memperlihatkan anak sebagai korban.
  • Gambar yang diambil tidak boleh menimbulkan interpretasi negatif, seperti eksploitasi seksual dan kekerasan lainnya.
  • Gambar/foto yang dihasilkan dari kegiatan Bina Vitalis untuk pihak luar hanya boleh digunakan dengan persetujuan Yayasan Bina Vitalis dan orang tua/wali serta kesediaan dari anak.

Langkah-Langkah Implementasi

REKRUTMEN STAF

  • Lembaga harus menyampaikan informasi secara terbuka tentang perekrutan staf. Diutamakan calon staf mempunyai kepedulian tentang perlindungan anak.
  • Staf yang direkrut berumur di atas 18 tahun.
  • Staf Bina Vitalis menyatakan kesediaan tertulis untuk mematuhi ketentuan-ketentuan Kebijakan Perlindungan Anak.
  • Dalam proses seleksi tes maupun wawancara terhadap calon staf harus menanyakan pemahaman dan pengalaman calon staf tentang hak-hak anak.
  • Untuk mengetahui latar belakang pelamar maka pemeriksaan referensi mutlak dilakukan ke lingkungan terdekatnya.
  • Dokumen pribadi berisi foto staf dan keterangan kontak lainnya minimal 1 tahun sekali diperbaharui. 


PENDIDIKAN & PELATIHAN

  • Lembaga mengenalkan kebijakan–kebijakan dan mekanisme/prosedur kebijakan perlindungan anak untuk staf baru dalam waktu selambat-lambatnya 1 minggu sejak bekerja.
  • Selambat-lambatnya 3 bulan sejak staf baru mulai bekerja harus sudah mendapatkan peningkatan kapasitas dalam hal perlindungan anak. 
  • Kebijakan dan prosedur perlindungan anak untuk staf ditulis dalam bentuk bahasa Indonesia.
  • Lembaga mengadakan kegiatan penyegaran tentang perlindungan anak minimal 1 tahun sekali baik yang diselenggarakan oleh internal lembaga maupun oleh lembaga mitra.
  • Lembaga harus mengidentifikasi staf yang memiliki pengetahuan/pengalaman yang berbeda-beda tentang perlindungan anak.
  • Lembaga harus menyediakan bahan/materi sebagai referensi (rujukan) dalam kegiatan perlindungan anak bagi seluruh staf yang selalu ter”up-date” dan mudah diakses.
  • Lembaga mengadakan sosialisasi kepada anak-anak dan masyarakat tentang hak anak dan kebijakan perlindungan anak, bagaimana melindungi diri sendiri dan dimana serta bagaimana melaporkan abuse.
  • Lembaga menyediakan informasi yang jelas dan mudah mengenai bagaimana, dimana dan kepada siapa harus melaporkan bila terjadi pelanggaran terhadap hak anak.
  • Lembaga harus membangun jejaring (kemitraan) untuk saling berbagi materi dan proses pelatihan tentang perlindungan anak minimal di tingkat lokal (kabupaten/kota).

MEKANISME PELAPORAN

  • Semua orang dalam organisasi berhak untuk berbicara secara terbuka mengenai kekhawatiran terjadinya abuse terhadap anak.
  • Semua orang dalam organisasi wajib melaporkan kekhawatiran kasus abuse terhadap anak kepada atasan langsung dalam bentuk lisan dan tertulis.
  • Atasan langsung menyampaikan laporan tersebut, untuk ditindak lanjuti ke pimpinan tertinggi lembaga.
  • Jika diperlukan, maka harus ada kerjasama rujukan dengan organisasi lain yang terkait menangani anak, misalnya rumah sakit, kepolisian dan lain-lain. 
  • Untuk mengatur keperluan diatas, lembaga menyediakan panduan dan formulir-formulir jika terjadi pelanggaran kebijakan perlindungan, alur manajemen pelaporan, sistem penanganan kasus .
  • Lembaga memiliki mekanisme pengawasan dan pemberian dukungan bagi mereka yang terkena dampak selama dan sesudah tuduhan dikeluarkan.
  • Lembaga mempunyai mekanisme rujukan anak dan keluarga yang berkaitan dengan pengaduan.
  • Lembaga melakukan pendokumentasian kasus.
  • Dokumen tidak boleh diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Dokumen dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan melalui prosedur yang sudah ditetapkan.


Prosedur disipliner lembaga

  • Semua orang dalam lembaga, apabila melihat indikasi pelanggaran kebijakan perlindungan anak wajib melaporkan kepada tim kebijakan perlindungan anak yang terdiri dari 5 orang (ganjil) (syarat, pengetahuan, komposisi, masa kerja akan diatur dalam suatu peraturan tersendiri). 
  • Tim kebijakan perlindungan anak yang menerima laporan harus mempelajari, memeriksa, mencari bukti-bukti untuk selanjutnya mengambil tindakan.
  • Orang yang terlapor memiliki hak jawab terhadap hasil pemeriksaan Tim kebijakan perlindungan anak.
  • Pelanggaran terhadap kebijakan perlindungan anak perilaku dikenakan sanksi secara berjenjang baik secara lisan dan tertulis dengan sanksi administratif. Pelaksanaannya diatur dalam kebijakan perlindungan anak. 
  • Apabila sanksi tersebut diatas dirasa belum cukup, maka lembaga akan memproses kasus tersebut ke jalur hukum.

Akses oleh pengunjung eksternal (donor, media, LSM lain, dan lain-lain) dan komunikasi

  • Kunjungan dari pihak luar manapun sehubungan dengan program, harus sudah terkoordinasi dengan organisasi/lembaga 1 minggu sebelumnya. 
  • Pengunjung tidak diperkenankan memberitahukan tentang kunjungannya hanya secara lisan, akan tetapi harus melalui surat atau tulisan.
  • Staf lapangan harus memberitahukan kepada anak dan masyarakat secara langsung, apabila ada kunjungan minimal 2 hari sebelumnya.
  • Staf harus menjelaskan kepada anak dan masyarakat mengenai maksud dan tujuan dari kunjungan/wawancara sehari sebelumnya.
  • Staf mendapatkan kesediaan dari anak dan persetujuan dari org tua/wali.
  • Pengunjung tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang menyudutkan anak.
  • Pada saat wawancara harus disertai pendamping dengan mempertimbangkan aspek gender.
  • Wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh anak.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

  • Kebijakan perlindungan anak ini menggambarkan bahwa lembaga berkomitmen untuk tidak terlibat terhadap pelanggaran hak anak.
  • Kebijakan perlindungan anak diterapkan dengan memperhatikan kearifan lokal dengan tetap mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak.
  • Lembaga memiliki standar minimum dalam melakukan kemitraan, dengan memastikan bahwa lembaga atau individu tersebut memperhatikan aspek perlindungan anak.
  • Lembaga harus memberikan kesempatan bagi anak dan stake holder untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan perlindungan dirinya.
  • Adanya kesediaan stakeholders lembaga memahami dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak.
  • Semua staf mengerti, memahami dan melaksanakan pentingnya kebijakan perlindungan anak.
  • Lembaga membangun jaringan kerjasama untuk mendukung prosedur dan kebijakan perlindungan anak di lembaga.

Kontak

Koordinator Program Bina Vitalis
Nama : FX Suwajib
Alamat : Jl. Gunung Terang, Skip Palembang
No Kontak : 08127327758

Direktur
Nama : Ag. Hargo Pramudya
Alamat : Jl. Lap Merdeka 14 B, Blok 3 Pekik Nyaring, Pondok Kelapa Bengkulu
No Kontak : 08127104163

Copyright © 2013 Bina Vitalis. All Rights Reserved.